Beranda blog Halaman 2

Peran Pesantren Dalam Membentuk Santri Berjiwa Nasionalisme

Peran Pesantren Dalam Membentuk Santri Berjiwa Nasionalisme

Oleh: Muhammad fachrur Rozi

Dalam perkembangan zaman, dunia pesantren tidak ketinggalan dalam memberikan pengajaran dan pendidikan nasionalisme kepada santri-santrinnya, Ki Hajar Dewantoro saja yang di kenal sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama menyatakan “Bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia”.

Sejarah telah mencatat bahwa pesantren pernah berkontribusi besar dalam membangun perbaikan sosial dan budaya di indonesia. Pesantren juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan kolonialisme sejak zaman kerajaan sampai lahirnya bangsa indonesia, dan pesantren juga ikut andil pula terhadap memperjuangkan kemerdekaan indonesia. Tidak berhenti di situ saja, pesantren juga telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh agama, tokoh politik, bahkan pemimpin Negara, sejarah ini merupakan bukti konkrit bahwa pesantren berperan dalam membangun indonesia. Yang dengan kesederhanaanya, pesantren mampu menunjukkan eksistensinya bagi masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

Nasionalisme adalah suatu dasar pembentukan negara, keduanya mempunyai semangat juang yang berjiwa nasionalisme, begitu pula dengan terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia ini. Pengertian nasionalisme secara umum adalah puncak pengabdian oleh bangsa terhadap negaranya yang diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Persatuan dan kekokohan suatu negara, tentu saja dipengaruhi oleh sifat nasionalisme bangsanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan.Sehingga setiap warga negara bisa merasa setia, terlebih pada negara dan bangsanya sendiri. Dalam kata lain, setiap warga negara wajib menanamkan rasa cinta serta memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsanya. Dengan tempaan yang panjang, pesantren mampu melahirkan sosok kiyai dan santri yang fleksibel dalam pengabdiannya pada bangsa dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan pesantren terdapat eksistensi yang hebat dalam mewujudkan kemajuan eksternal, bahkan seiring dengan perkembangan zaman, banyak pesantren yang mampu bertransformasi dari institusi pendidikan yang terbilang kolot menjadi institusi pendidikan yang lebih modernitas dalam banyak hal, seperti di bangunya perguruan tinggi, universitas, rumah sakit, koprasi syariah dan lain-lain. Tulisan ini menggambarkan eksistensi dan transformasi pesantren dari masa ke masa yang menunjukkan bahwa pesantren berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa indonesia.

 

 

RESPON TERHADAP KEBIJAKAN DAN ATURAN MENTRI AGAMA SOAL PENGERAS SUARA

RESPON TERHADAP KEBIJAKAN DAN ATURAN MENTRI AGAMA SOAL PENGERAS SUARA

Oleh: Rama Nurul Fajar

 Penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla merupakan sebuah kebutuhan bagi umat islam sebagai salah satu sarana syi’ar Islam di tengah masyarakat, tentunya kita juga harus ingat bahwa masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama, keyakinan hingga latar belakang.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmonisasi sosial, yaitu salah satunya dengan cara menerapkan aturan penggunaan pengeras suara masjid dan musholla. Karena sebagai umat islam selalu di ingatkan dengan kata Islam rahmatan lil alamin.

Akan tetapi dengan adanya kebijakan dari mentri agama mengenai hal itu tentunya banyak sekali terjadi pro dan kontra bahkan sampai menimbulkan perpecahan kelompok – kelompok Islam.

Maka untuk merespon kebijakan dan aturan mentri agama soal pengeras suara. Menurut yang saya pahami, saya rasa ada sisi benarnya dan ada sisi salahnya. Gak semua harus disalahkan dan dibenarkan. Fakta dan kebenaran harus tetap dijunjung tinggi, bukan sebatas pengaruh doktrin tanpa mengedepankan akal seolah tidak ada maksud baik sedikitpun dari apa yang di maksud.

Pertama, soal tadarus, mengaji, solawatan yang di beri waktu selepas tarawih dan volumenya di atur. Saya setuju, alasanya karena kondisi masyarakat sangat majemuk. Ada yang sedang sakit, ada ibu yang sedang mengandung, bayi yang baru lahir, lansia yang sakit-sakitan, orang yang kelelahan bekerja, orang yang baru pulang dari rumah sakit, dimana mereka butuh kenyamanan dan istirahat maksimal.

Kemudian bagaimana jika pemakaian toa sampai larut malam di tambah volumenya kurang di perhatikan? Bagaimana perasaan mereka?

Maka dari itu, aturan mengurangi waktu pemakaian toa di malam hari sangat perlu. Dalam hal ini, bukan melarang tadarus, mengaji atau sholawatannya. Tapi batas waktu dan volume penggunaan toanya yang di tekankan selama ramadhan. Kecuali jika beliau melarang penuh untuk tadarus, mengaji dan solawatan. Maka demikian bisa disebut sebuah intimidasi hak umat beragama.

Bahkan kita dianjurkan bertasbih dan lainnya dengan suara sedang, demikian menurut mayoritas Fuqaha’ (ahli Fiqh), berdasarkan firman Allah Swt:

وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَیۡنَ ذَ ٰلِكَ سَبِیلا

“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”. (QS. Al-Isra’ [17]: 110).

Dan saya juga pernah baca tentang sahabat Abu bakar Ash shidiq bahwa beliau ketika melaksanakan wirid dan berdoa selalu dengan volume pelan dan ketika di tanya oleh rasulullah SAW belia menjawab Alllah itu maha mendengar jadi kita tidak perlu mengeraskan suara ketika berdoa.

Kedua, yang saya tidak setuju. Volume suara adzan harusnya tidak perlu di buat aturan. Suara adzan memang harus tinggi tapi lembut, Tidak kasar. Karena sifatnya pemberitahuan, ajakan. Kecuali teriakteriak. Baru adzan masuk kajian untuk di bikin aturan. dari dulu memang tidak ada masalah soal adzan. Kenapa adzan di buat aturan juga. Aneh kedengarannya.

Ada sebuah riwayat yang pernah saya baca bahwa rasulullah berkata kepada Umar, “Aku lewat ketika engkau sedang salat, mengapa engkau mengeraskan suaramu?”. Umar menjawab, “Wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang tidur dan mengusir setan”. Rasulullah berkata, “Rendahkanlah sedikit suaramu”.

Tetapi sebagian ulama’ Salaf menganjurkan menyaringkan suara ketika membaca takbir dan zikir setelah salat wajib. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai salat ketika aku mendengar (mereka berzikir dengan suara nyaring)”. (HR Al-Bukhari dan Muslim). Karena menyaringkan suara ketika berzikir itu lebih banyak dalam pengamalan dan lebih merenungkan makna, manfaatnya untuk menyadarkan hati orang-orang yang lalai.

Ketiga, analogi suara yang beliau bilang 5 kali sehari dengan suara gonggongan anjing. (katakanlah misalnya adzan, walaupun yang beliau bilang 5 kali sehari itu bisa jadi tadarusan selepas sholat wajib, bukan adzan, memang ambigu, multi tafsir) tapi Saya paham apa yang beliau maksud. Umat non muslim melihara anjing di setiap rumah, pastinya umat muslim sekitar terganggu dengan suara gonggongannya dari arah sana sini. Maka toleransi non muslim harus peka dalam hal itu.

Begitu juga muslim soal pemakaian toa. Itu maksud beliau cuma seharusnya pakai analogi lain, jangan gonggongan anjing. Kan masih banyak perumpamaan lain apalagi sekelas mentri dimana keilmuan dan wawasan yang mumpuni. Itu yang menyebabkan persepsi masyarakat jadi liar. Di tambah media menggoreng pernyataan original sepotong –potong.

 

 

Menikahi Ahlul Kitab di Era sekarang, Relevankah?

Dalam ajaran Islam, kita mempercayai adanya penganut agama-agama Ibrahimiyah, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakui ajaran nabi-nabi yang membawa kitab suci dari Allah SWT, yaitu Taurat melalui Nabi Musa AS, Zabur melalui Nabi Daud AS, dan Injil melalui Nabi Isa AS. Maka dari itu, penganut agama Ibrahimiyah bisa disebut juga dengan istilah Ahli Kitab, karena kemurnian kitab-kitab yang mereka jadikan sebagai pedoman hidup dengan menuhankan tuhan yang satu yakni Allah SWT. Lantas muncul pertanyaan, apakah seorang ahli kitab masih ada di era sekarang? Dan apakah orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini masih disebut Ahli Kitab?

Islam memberikan beberapa hak kepada para Ahli Kitab. Di antaranya, lelaki Muslim diperbolehkan menikahi wanita yang berasal dari kalangan Ahli Kitab. Selain itu, umat Islam juga dihalalkan untuk memakan daging binatang yang disembelih oleh mereka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 5 Allah SWT berfirman:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖوَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖوَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Penulis merasa pembahasan diperbolehkannya menikahi Ahli Kitab di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi, maka dari itu perlu di pertegas kembali batasan antara Ahli Kitab dan bukan Ahli Kitab. Hal ini cukup mengkhawatirkan, apalagi jika berhubungan dengan masalah pernikahan. Karena panjangnya konsekuensi dari sebuah pernikahan mulai dari status pernikahan, status anak dan hak waris. Dalam konteks ini maka hal yang perlu ditegaskan adalah siapakah perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikah oleh seorang muslim? tentang hal ini Imam Syafi’i dalam Al-Umm juz V menjelaskan:

أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: عطاء ليس نصارى العرب بأهل كتاب انما أهل الكتاب بنوا اسرائيل والذين جأتهم التوراة والانجيل فامامن دخل فيهم من الناس فليسوا منهم

“Abdul Majid dari Juraid menerangkan kepada kami bahwa Atha’ pernah berkata bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolongahlil kitab. Karena yang termasuk ahlil kitab adalah Bani Israil dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil, adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai Ahlil kitab.”[1]

Dengan demikian, orang yang beragama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya tidak bisa digolongkan ke dalam Ahli Kitab sebagaimana dimaksudkan dalam al-Qur’an. maka dari itu, penulis menganggap bahwa menikahi Ahli Kitab sudah tidak relevan lagi. Apalagi jika ada rekontruksi ulang dalam kitab-kitab mereka seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, maka dengan demikian kitab-kitab mereka sudah tidak bisa dikatakan orisinil lagi, sehingga penganut agama yang berpegang teguh dengan kitab itu sudah tidak bisa disebut Ahli Kitab lagi, Berbeda halnya dengan kasus sahabat diantaranya Jabir bin Abdullah dan Saad bin Abi Waqqash ketika penaklukan Kufah. Bahkan Utsman bin Affan juga pernah menikahi Nailah, di mana ketika menikah, Nailah masih beragama Nasrani, kemudian beriman dan masuk Islam di tangan Utsman.[2] Karena perempuan-perempuan tersebut memang benar-benar Ahli Kitab yang dimaksudkan di al-Qur’an. Untuk itulah perlu ditekankan di sini pendapat ulama yang menyatakan tidak orisinilnya kitab Injil dan Taurat yang ada di zaman sekarang.

Dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyyah fi Idhahil Aqidatil Islamiyyah:

اعتقد العلماء الأعلام أن التوراة الموجودة الان قد لحقها التحريف وممايدل على ذلك أنه ليس فيها ذكر الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاء مع أن ذلك أهم مايذكر فى كتب الإلهية وممايدل أيضا على كونها محرفة ذكر وفاة موسى عليه السلام فيها فى الباب الأخير منها والحال أنه هو الذى أنزلت عليه

“Para ulama terkemuka meyakini sesungguhnya Kitab Taurat yang ada sekarang telah terjadi perubahan-perubahan. Diantara perubahan itu adalah tidak adanya keterangan tentang surga, neraka, kebangkitan dari kubur, pengumpulan manusia dan pembalasan. Padahal masalah tersebut merupakan hal penting dalam kitab-kitab ketuhanan. Disamping itu perubahan dalam taurat juga terlihat dengan adanya kabar tentang wafatnya Nabi Musa as pada akhir bab. Padahal taurat sendiri diturunkan untuk Nabi Musa AS.”

Demikianlah hujjah para ulama mengenai ketidak otentikan Taurat. Sebagaimana diterangkan pula tentang ketidak otentikan Injil yang ada sekarang. Karena sudah tercampur dengan tangan manusia sehingga mereka yang memegang kedua kitab ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai Ahli Kitab.


Ditulis oleh Muhammad Fahrur Rozi, santri Ma’had Aly semester VI.

 

 

 

 

 

 

 

[1] As-Syafi’i, al-Umm, (Manshurah: Dar al-Wafa’, 2001), juz 6, Hlm. 18.

[2] https://kesan.id/feed/feed-tanya-kiai-menikahi-ahlul-kitab.

Produk Fikih yang Belum Bisa Diterapkan di Indonesia

Sebagai pelajar muslim tentu kita sudah berkenalan dengan banyak produk-produk hukum fikih salah satunya tentang salat, tata cara salat hingga konsekuensi hukum yang jatuh saat kewajiban salat tidak kita jalankan, dalam tulisan ini penulis ingin mengambil “konsekuensi meninggalkan salat fardu” yang mana dalam prakteknya hukuman bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat belum bisa untuk dipraktikkan di negara kita, mengutip dari kitab fikih:

مَنْ أَخْرَجَ “ من المكلفين “ مكتوبة كَسَلًا وَلَوْ جُمُعَةً “ وَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا “ عَنْ أَوْقَاتِهَا “ كُلِّهَا “ قُتِلَ حَدًّا” لَا كُفْرًا  

Imam Zakaria al-Anshari dalam Fath al-Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz I, hal. 102: beliau menjelaskan bahwasanya konsekuensi hukum bagi muslim yang meninggalkan salat adalah dengan cara di had (dibunuh). Hal ini kemudian sangat bertolak belakang dengan hukum yang ada di negara ini sebagaimana yang kita ketahui bersama di Indonesia juga mengenal perihal hukum pidana, HAM, dll. Maka tidak boleh bagi kita untuk melakukan hukum membunuh bagi yang meninggalkan salat tersebut karena akan melanggar peraturan negara yang terbukukan dalam undang-undang dalam artian merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah yang sah, sedangkan ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur’an di antaranya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An Nisa’ [4]: 59)

Dalam ayat di atas Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, posisi pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz perintah “taatilah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (tâbi’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh sebab itu maka, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.

Lalu seperti apakah cara kita sebagai umat muslim untuk mengajak kepada muslim lain yang meninggalkan salat karena malas sedangkan dalam hatinya masih beriman bahwasanya sholat merupakan kewajiban?

Menurut hemat penulis banyak jalan yang lebih maslahat yang bisa kita lakukan untuk mengajak saudara muslim yang meninggalkan perintah Allah berupa salat selain hukum yang dikemukakan oleh Imam Zakaria al-Anshari di atas, diantaranya adalah:

  1. Melakukan pendekatan dakwah secara humanis kepada sesama muslim yang tidak menjalankan kewajiban salat. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasannya kebanyakan masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang ramah.
  2. Memberi contoh dengan perbuatan nyata, tidak hanya dengan doktrin-doktrin agama, apalagi sampai mengkafirkan.
  3. Rangkul mereka, karena mereka bertindak seperti itu bukan semata-mata murni kesalahan mereka, bisa jadi mereka seperti itu karena lemahnya pengetahuan agama yang mereka kuasai hingga akhirnya mereka bertindak seperti itu.

Sebagai pelajar muslim kader pemimpin dimasa yang akan datang setidaknya kita harus mulai berani menjemput bola dengan cara mendatangi mereka, karena penulis yakin mereka butuh dirangkul bukan dipukul.

Dengan begitu, maka akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih banyak ketimbang langsung membunuh orang-orang yang meninggalkan salat, dan kita juga telah ikut ambil andil dalam amar makruf nahi mungkar di bumi Allah.


Ditulis oleh M. Imdadunni’ami, santri Ma’had Aly Pesantren Maslakul Huda semester VI.

 

 

 

MENINJAU ULANG BATASAN AURAT BAGI LAKI-LAKI

Kata Aurat berasal dari Bahasa Arab yang bermakna celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan menyebabkan malu bila di pandang. Hal tersebut juga bisa diartikan sebagai celah dari sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang untuk berbuat dosa. Dalam Al-Qur’an lafaz aurat disebutkan empat kali, yaitu dua kali dalam bentuk mufrad dan dua kali dalam bentuk jama’. Bentuk mufrodnya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 13, sedangkan bentuk jama’ disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31 dan 58.

Kata aurat dalam surat Al-Ahzab ayat 13 diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang. Berbeda halnya dengan kata aurat dalam surat An-Nur ayat 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu dari anggota tubuh manusia yang menyebabkan malu apabila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.

Dalam kaca mata ilmu fikih, lafaz aurat yang dimaksud ialah yang memiliki muatan arti dalam ayat An-Nur yang berarti sebagian anggota tubuh manusia yang dalam pandangan umum buruk atau malu bila diperlihatkan dan bila dibiarkan terbuka mungkin bisa menimbulkan fitnah seksual. Fitnah disini artinya pesona atau potensi seseorang yang bisa menggiurkan dan menggoda orang lain. Seseorang disebut fatin dalam Bahasa arab, ketika ia penuh dengan sesuatu yang bisa memesona orang lain, terutama karena bentuk tubuhnya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi fitnah yang menggoda dan menggiurkan bagi selainnya.

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, pandangan fikih membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan:

واما السئلة الثانية: وهو حد العورة من الرجل. فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه: ما بين السرة إلى الركبة, وكذالك قال أبو حنيفة وقال قوم: العورة هما السوأتان فقد من الرجل

Ibnu Rusyd dan Asy-Syaukani mengatakan bahwa ulama fikih berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa aurat laki-laki hanyalah qubul dan dubur.

Selain itu juga disebutkan dalam kitab Fath al-Qarib:

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

Yakni batas aurat laki-laki ialah antara pusar dan lututnya, baik di dalam sholat maupun diluar sholat.

Melihat dari beberapa uraian diatas penulis merasa bahwa perlu adanya tinjauan ulang mengenai batasan aurat laki-laki seperti yang telah ditetapkan. Bahwa di masa sekarang dada laki-laki bisa dinilai sebagai aurat. Terutama bagi kaum laki-laki yang mempunyai dada berbentuk atau sixpack. Mereka dinilai sengaja membentuk badannya sedemikian rupa agar terlihat menarik di hadapan kaum perempuan. Berangkat dari definisi yang telah disebutkan maka dada laki-laki bisa dikategorikan sebagai aurat dimana hal tersebut jika sengaja diperlihatkan bisa menimbulkan fitnah bagi selainnya. Jika demikian maka laki-laki bukan hanya diharuskan untuk menutup aurat sesuai batasan yaitu mulai pusar hingga lutut saja melainkan juga harus menutupi dada untuk menghindari fitnah bagi selainnya.


Ditulis oleh Khusnun Nihayah, santri Ma’had Aly Pesantren Maslakul Huda semester VI.

Relevansi Hukuman Mati bagi Orang yang Murtad di Indonesia

Fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan informasi dan pemberitaan yang beredar banyak umat Islam yang keluar agamanya dan pindah memeluk agama lain dengan berbagai alasan dan motif yang berbeda tergantung pada kepentingan individu masing-masing. Di tengah derasnya arus globalisasi berdemokrasi fenomena keluarnya umat Islam pada agamanya seolah menjadi gaya hidup atau lifestyle yang kemudian tampak menjadi tren baru yang merujuk pada penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang sebagian orang memperjuangkan untuk membawa misi-misi tertentu dalam rangka merealisasikan misi dan isu global.

Dalam Agama Islam sendiri orang yang keluar agama (riddah) mendapatkan hukuman mati di akhirat nanti akan mendapatkan balasan di neraka, yang sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai juga dengan pandangan dan pendapat para ulama-ulama otoritatif, sehingga masalah riddah harus menjadi perhatian bagi seluruh Umat Islam agar jangan sampai terjerumus pada praktik riddah yang akan mengantarkan kita pada neraka.

Murtad secara syariat adalah memutus Islam dengan niatan kufur, ucapan kufur, atau tindakan kufur, misalnya sujud pada berhala, baik dalam rangka melecehkan, membangkang, atau keyakinan, seperti meyakini pencipta adalah hal baru. Berikut dalil-dalil hukum murtad.

Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang berbunyi:

‌ وَمَنۡ يَّرۡتَدِدۡ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡـنِهٖ فَيَمُتۡ وَهُوَ کَافِرٌ فَاُولٰٓٮِٕكَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ‌‌ۚ وَاُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌‌ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ

“Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka merekalah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka penghuni neraka. mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah:217).

Dalam kitab Fath Al-Qarib:

والا اي و ان لم يتب المرتد قتل اي قتله الامام ان كان حرا بضرب عنقه لا باحراق ونحوه

“Dan jika orang yang murtad tidak mau bertaubat, maka ia dibunuh oleh imam dengan cara dipenggal kepalanya tidak dibakar dan lain sebagainya.”

Penerapan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

  1. Menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis.
  2. Menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan.
  3. Melecehkan agama Islam berarti melecehkan Allah dan menlecehkan sunah Rasulullah.

Hukuman mati bagi orang yang murtad di atas menimbulkan keresahan jika dikaitkan pada kehidupan berbangsa dan beragama. Dalam agama Islam sendiri sifat toleransi beragama  tidak ada paksaan memiliknya. Ini jelas menimbulkan anggapan bahwa hukuman bagi pelaku murtad adalah mati bertentangan pada prinsip dasar agama Islam, lalu apakah benar hukuman murtad seperti itu?. Walaupun riddah dikecam oleh Al-Qur`an dengan kata-kata yang paling keras, namun Al-Qur`an tidak menetapkan hukuman apapun bagi riddah. Tetapi mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan riddah sebagai had yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam Sunah, klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung Al-Qur’an dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Al-Qur`an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa Sunah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis modern yang berpendapat bahwa riddah bukanlah had[1]

Dalam aspek HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya. Di dalam Al-Qur’an dan Hadits disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Di antara ayat Al-Qur’an yang menunjukkan hal ini adalah Q.S. Al-Isra’: 70, yakni

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam …”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah (natural) memiliki kemulian (karamah) dan oleh karenanya kemulian ini harus dilindungi. Di antara hadis yang menunjukkan persamaan umat manusia dan penghormatan martabat mereka adalah

“Manusia pada dasarnya adalah sama dan sederajat bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketakwaannya”.

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqâshid as-syarî’ah (tujuan syariat), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syariat (maqâshid as-syarî’ah) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (dharûriyyât) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (hâjiyyât) dan hiasan (tahsîniyyât) mereka. Teori maqâshid as-syarî’ah tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (aldharûriyyât al-khamsah), yakni:

  1. perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), yang mengandung pengertian juga hak beragama,
  2. perlindungan terhadap jiwa (hifzh alnafs), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan,
  3. perlindungan terhadap akal (hifzh al-‘aql), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan,
  4. perlindungan terhadap harta (hafizh al-mal), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak,
  5. perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan.

Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-‘irdh) sebagai ganti hifzh al-nasl, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.

Dalam konteks NKRI, hukuman mati bagi orang murtad tidak dikenal dalam hukum positif yang berlaku di negara kita. Hukuman mati bagi orang murtad, masuk dalam ketentuan hukum Islam maka penetapan hukum bunuh untuk orang murtad, hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan Syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah (jika negara kita menerapkan hukum Islam).

Oleh karena itu, bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217, yang menegaskan hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhiratnya adalah kekal di dalam neraka.[2] Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 106 yang artinya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang pedih.”

Kesimpulan

Murtad secara syariat adalah memutus Islam dengan niatan kufur, ucapan kufur, atau tindakan kufur, misalnya sujud pada berhala, baik dalam rangka melecehkan, membangkang, atau keyakinan, seperti meyakini pencipta adalah hal baru. hukuman bagi orang yang murtad, dengan tegas dikatakan bahwa pelaku murtad dijatuhi hukuman mati, dan Jumhur ulama sepakat akan hal ini. Dalam Al-Qur`an, Allah SWT. dengan jelas mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam akan dihukum dengan azab yang sangat pedih dan ditempatkan di neraka Jahanam.

Di Indonesia, berdasarkan informasi dan pemberitaan yang kita dapati, banyak umat Islam yang keluar dari agamanya dan memeluk agama lain dengan berbagai macam motif dan alasan yang berbeda-beda tergantung pada kepentingannya masing-masing. Fenomena ini tampaknya menjadi tren baru dan menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle di tengah derasnya arus globalisasi, kehidupan berdemokrasi, penghormatan yang salah terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang tengah diperjuangkan oleh segelintir orang untuk membawa misi-misi tertentu dalam rangka merealisasikan misi dan isu global. Oleh karena itu, bagi pelaku murtad tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun kecuali sanksi moral dan sanksi sosial, karena negara kita tidak berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadis nabi.

 

Ditulis oleh Andri Syauqi, santri Ma’had Aly semester VI.


Referensi:

[1] Abdullahi Ahmed Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, International Law, (Dekonstruksi Syari`ah, Terj), (Yogyakarta: LKiS, 1990), Hal. 178. Posisi ini telah dijelaskan, misalnya oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Ridha dalam Tafsir Al-Manar.

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, 1985), Hal. 846.

Meninjau Ulang Nafkah Suami kepada Istri

Nafkah dalam hal ini adalah memenuhi segala kebutuhan istri. Nafkah berasal dari kata infak, yaitu mengeluarkan. Nafkah tidak boleh digunakan kecuali dalam kebaikan dan tidak boleh mentasarufkannya pada sesuatu selain pada kebaikan.[1]Dalam rumah tangga, setelah sahnya akad nikah seorang suami dan istri, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Mengenai ketentuan besaran nafkahnya secara spesifik ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ketentuan nafkah menurut Syaikh Jalaluddin Al-Mahally adalah bagi orang yang mampu satu hari dua mud, bagi yang sedang satu setengah mud, dan bagi yang miskin satu mud. Memberikan nafkah yang wajib adalah sesuai kelumprahan suatu negara atau daerahnya, jika di suatu daerah berbeda kelumprahan tentang nafkahnya maka wajib menyesuaikan suami. Si suami yang ketika mampu wajib memberikan nafkah sedari waktu pagi atau terbitnya matahari, jika suatu waktu ternyata kurang mampu, maka wajib memberikan nafkah pada tengah hari atau siang hari.[2]

Pembahasan nafkah seorang suami kepada istri tidak meluas sampai ke alat-alat perawatan perempuan atau skincare bahasa mudahnya di zaman sekarang atau bisa disebut kosmetik perawatan. Dalam kosmetik sendiri ada dua kategori yaitu kosmetik perawatan dan kosmetik rias. Di zaman modern ini pergeseran makna kebutuhan seorang istri sedikit bergeser. Jika menitik beratkan kebutuhan istri yang tergolong hajat tidak mencakup skincare pada zaman dahulu, di zaman sekirang hemat penulis perlu diperhatikan kembali.

Mengutip keterangan Syaikh Jalaluddin Al-Mahally dalam kitab Syarah Mahally juz 4 hal 74:

وعليه الة تنظيف كمشط ودهن من زيت أو نحوه وما يغسل به الرأس من سدر أو نحوه ومرتك ونحوه لدفع صنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب لا كحل وخضاب وما يزين بفتح الياء غير ما ذكره, فإنه لا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها تزين به

“Termasuk nafkah adalah alat-alat untuk kebersihan seperti; sisir, minyak-minyakan dari zaitun atau sebagainya, alat-alat untuk membersihkan kepala seperti daun bidara dan sejenisnya, dan hal-hal untuk menghilangkan bau tak sedap selagi tidak hilang sebab air dan debu, kecuali celak, cat warna, dan hal-hal untuk berhias karena hal ini tidak wajib bagi suami untuk memberi nafkah, ketika suami menginginkan istrinya berhias diri maka suami harus menyediakannya agar istrinya bisa berhias diri.”

Dari keterangan di atas menyinggung nafkah pada hal-hal yang merupakan kebutuhan untuk membersihkan diri atau merawat diri, tapi tidak menyentuh pada untuk berias diri dan perawatan yang lumrahnya sekarang para istri butuhkan. Maka permasalahan yang muncul yaitu perempuan zaman dahulu dan sekarang kebutuhannya berbeda, ketika dahulu tidak membutuhkan skincare atau kosmetik perawatan namun di zaman sekarang itu merupakan suatu kebutuhan. Dengan zaman yang berbeda tentunya kebiasannya pun akan berbeda. Contoh kecilnya, hampir mayoritas anak perempuan yang ada di zaman sekarang sudah mengenal sabun pencuci muka sedari umur belasan tahun di masa sekolah menengah atau bahkan sekolah dasar, hal ini sangat berbeda dengan zaman dahulu.

Jika membaca keterangan sedikit pada keterangan Syaikh Jalaluddin sebelum pada nafkah berupa alat-alat kebersihan, terdapat keterangan seorang suami selain wajib memberikan nafkah berupa makanan dan lauk pauknya, juga wajib memberikan kebutuhan akan pakian, celana, kerudung dan abaya atau yang sejenis. Ketika dalam keadaan musim dingin maka wajib menambahi memberikan jubah atau yang sejenisnya misalnya katun karena kebutuhan akan pakaian tersebut.[3]

Jika berdasar pada ketentuan bahwa seorang suami harus menambahi memberikan pakaian berupa jubah atau katun ketika musim dingin, berarti hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kewajiban nafkah dapat berubah jika ada suatu keadaan yang berbeda. Maka dalam hal ini hendaknya bisa menjadi dasar bahwa jika sekarang kebutuhan istri telah bergeser sedikit bagian kebutuhan tentang alat-alat kebersihan diri yaitu mencakup skincare itu bisa dikategorikan wajib sesuai kemampuan suami dan kebiasaan istri.

Ditulis oleh Arina Rosyada, santri Ma’had Aly Pesantren Maslakul Huda semester VI.

_________________

Referensi:

[1] Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qolyubi, Hasyiyah Qolyubi, Indonesia:Haromain, juz 4 hal. 74

[2] Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, Syarah Mahally, Indonesia:Haromain, Juz 4, hal 74

[3]ibid

Praktek Sulam Bulu Mata Bagi Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Fiqh   Oleh: Ninda Chairul Amaliya

Praktek Sulam Bulu Mata Bagi Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Fiqh

 

Oleh: Ninda Chairul Amaliya

 

 

 

Sudah tidak asing lagi bagi perempuan mengenai sulam bulu mata atau bisa juga disebut dengan tanam bulu mata atau eyelash extension. Dan sudah banyak sekali perempuan yang menggunakannya. Di Indonesia sendiri, tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar tahun 2010. Namun, tren menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat. Peminatnyapun beragam usia, mulai dari yang remaja sampai ibu-ibu.

Sulam bulu mata merupakan salah satu alternatif kecantikan yang dapat membantu perempuan dalam berpenampilan lebih baik dan menarik. Sulam bulu mata ini merupakan prosedur kecantikan yang dapat menjadikan bulu mata terlihat panjang, lebat dan lentik.

Adapun penggunaan sulam bulu mata ini tidak sama halnya dengan penggunaan bulu mata palsu. Jika bulu mata palsu hanya menempelkan pada kelopak mata dalam satu garis, namun sulam bulu mata dengan cara merekatkan satu demi satu helai bulu mata palsu ke ujung bulu mata yang asli dengan menggunakan lem khusus. Yang mana lem khusus ini tahan terhadap air, keringat, dan minyak sehingga lebih tahan lama.

Akan tetapi sifat sulam bulu mata ini adalah semipermanen. Jadi seiring berjalannya waktu, helaian bulu mata palsu akan rontok dengan sendirinya. Dan daya tahan dari penambahan bulu mata palsu ini cukup relatif. Ada beberapa orang yang bisa bertahan sampai sebulan bahkan lebih. Namun ada pula yang justru hanya bisa bertahan selama 1-2 minggu saja, tergantung dari cara perawatan dan kualitas sulam bulu mata itu sendiri. Namun, secara umum sulam bulu mata ini mampu bertahan antara 1 sampai 8 minggu dan bahkan lebih.

Melihat semakin banyaknya perempuan menggunakan sulam bulu mata. Lalu bagaimana islam dalam menyikapi hal ini?

Bulu mata sebagaimana tubuh secara keseluruhan merupakan perhiasan wajah yang Allah karuniakan kepada manusia. Karena itu kita diwajibkan merawat perhiasan yang telah Allah berikan. Namun demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi dalam hal merawat tubuh.

 

Menurut Islam, sulam bulu mata dikategorikan sebagai tindakan menyambung rambut yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

 لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ .

 

Artinya: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang membantu menyambung rambut, perempuan yang menajamkan gigi, perempuan yang membantu menajamkan gigi, perempuan yang menato tubuh, perempuan yang membantu menato tubuh, perempuan yang mencabut alis, perempuan yang merenggangkan gigi demi berhias yang mana mengubah ciptaan Allah.”

Jika dilihat dari redaksi hadits diatas dapat diqiyaskan bahwa sulam bulu mata merupakan tindakan mengubah ciptaan Allah SWT, sehingga praktek sulam bulu mata tersebut tidak dibenarkan. Adapun letak keharaman sulam bulu mata itu sendiri adalah karena hal tersebut merupakan tindakan menyambung rambut yang diharamkan oleh Rosulullah SAW.

Tidak diperbolehkannya tindakan sulam bulu mata juga karena akan mengakibatkan tidak sahnya berwudhu. Yang mana wudhu dapat dikatakan sebagai pintu masuk dalam beribadah. Maka dari itu, secara syar’i wudhu menempati posisi terpenting dalam ibadah.

Adapun penyebab ketidak sahannya wudhu tersebut adalah karena air yang mengalir ke wajah tidak sampai pada bulu mata yang asli sebab tertutup oleh lem. Sedangkan salah satu syarat wudhu adalah dengan menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab al-Mukhtashor fi fiqh al-Ibadat hal 12:

 

ومن شروطه : طهورية الماء, و إباحته, و إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak diperbolehkannya perempuan muslim melakukan sulam bulu mata. Yang mana hal tersebut merupakan tindakan merubah ciptaan Allah dan juga dapat menghalangi untuk melakukan ibadah.

Menelisik Kembali Tentang Relevansi Pembagian Warisan dalam konteks islam di Era Kontemporer Oleh: Mujiibur Rohman

Menelisik Kembali Tentang Relevansi Pembagian Warisan dalam konteks islam di Era Kontemporer

Oleh: Mujiibur Rohman

 

 

Warisan merupakan salah satu pembahasan penting yang sering dikaitkan dengan keadilan. Ilmu yang pertama kali hilang di tengah kaum muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telah di  disampaikan oleh Rasulullah saw.

Tanpa adanya peraturan dan keadilan, maka manusia akan menjadi liar, tidak ramah dan tidak terkendali. Jika peraturan itu dibuat oleh manusia sendiri, maka kemungkinan banyak akan terjadinya ketidakadilan. Maka dari itu, Allah Swt membuat peraturan pembagian warits. Aturan Allah ini yang masyhur dikenal dengan sebutan syariah.

Seiring dengan perkembangan waktu, tempat, tradisi dan kebudayaan manusia. maka persoalan waris ini menjadi persoalan yang sangat membutuhkan solusi dan pemahaman yang tepat. Banyak upaya yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan kembali ayat-ayat waris dan disesuaikan dengan tuntutan keadaan generasi dan zaman. Melalui pendekatan tafsir ayat 11, 12, dan 176 pada surah al-Nisa’ diterangkan secara rinci bahwa kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).

Berbicara tentang masalah pembagian hak waris, agama Islam telah mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau istri saja, akan tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami istri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis kesamping, baik laki-laki atau perempuan.

Secara umum, dapat dikatakan bawhwa laki-laki itu membutuhkan lebih banyak materi atau kebutuhan dibandingkan perempuan, dilihat dari situlah agama memberikan hak lebih bagi laki-laki dibanding perempuan, yang mana laki-laki itu dua kali lipat bagiannya di banding perempuan. Dalam ajaran Islam laki-laki itu memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT, dalam surah al-Nisa’ (4) : 34

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisa kembali apakah pembagian warisan dalam konteks islam masih mempunyai relevansi di era sekarang apa tidak? , melihat konsep tersebut seakan-akan pembagian waris itu mendiskriminasikan pada kaum perempuan.

Masuk ke topik utama dalam paragraf ini penulis mencoba menguraikan mengenai ketidak relevansian pada hak waris dengan adanya peraturan yang ada pada HAM di Indonesia. Berbicara hak Waris, sebenarnya hal yang sudah umum terjadi di indonesia, banyak konflik yang terjadi antar keluarga akibat masalah pembagian hak waris, hal ini didasari adanya pemahaman atau anggapan masyarakat mengenai pembagian yang tidak adil dalam islam.

HAM internasional juga memiliki prinsip kesetaraan tanpa adanya memandang jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Menurut HAM sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Menurut Komite Hak Asasi Manusia, “Perempuan harus memiliki hak-hak waris yang setara dengan laki-laki saat masa perkawinan berakhir disebabkan oleh kematian salah satu pasangan”.

Sebagai sama-sama manusianya perempuan seharusnya juga tidak dibeda-bedakan termasuk pembedaan atas dasar jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sehingga dalam masalah hak pun memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 DUHAM berbunyi, ‘Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama’.24 Pasal 2 DUHAM berbunyi, ‘Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM dengan tidak ada perkecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelaminkelamin.

Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disuarakan melalui forum Sidang Umum PBB pada 18 Desember 1976, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konvensi pada bulan Maret 1980, dan diberlakukan secara resmi mulai tanggal 3 September 1981. Dalam pasal 1 konvensi tersebut berbunyi, ‘Dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan seperti pembedaan, pemisahan, dan pengekangan hak-hak perempuan yang didasarkan atas jenis kelamin maka setiap negara harus memberikan hak dan kebebasan yang sama antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lain.’ Kemudian dalam pasal 2 disebutkan: ‘Setiap negara harus menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bersama-sama berupaya merumuskan kebijakan yang tepat didukung dengan kebijakan politik, guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

 

 

 

 

 

Meninjau Ulang Relevansi Wali Mujbir di Era Kontemporer  Oleh: Muhammad Rifqi Ali

Meninjau Ulang Relevansi Wali Mujbir di Era Kontemporer

 Oleh: Muhammad Rifqi Ali

Secara konseptual Islam merupakan agama yang sempurna. Karena Islam telah mengatur semua aspek kehidupan umatnya secara rinci, baik pada domain individu, keluarga, maupun masyarakat. Maka sudah barang tentu apabila Islam dikatakan sebagai agama yang komplit dalam segi hukum sebagai panutan umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Termasuk dalam hal tuntunan membangun rumah tangga yang bertujuan menciptakan keluarga yang tentram (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), dan cinta kasih (rahmah) yang diatur oleh hukum Islam. Pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang bersifat aktual dan sakral dalam kehidupan manusia tidaklah etis apabila dilaksanakan tanpa melibatkan i’tikad yang baik. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kemantapan diri sebagai bentuk perjanjian suci bagi setiap insan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan sebagai struktur dasar manusia. Pernikahan  terjadi melalui proses di mana kedua belah pihak saling jatuh cinta dan merasa mereka akan sanggup melewati rintangan bersama-bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan hukum Islam sendiri telah menetapkan syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Salah satu rukun pernikahan yang dalam literatur fiqh adalah dengan adanya wali. Eksistensi wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu keniscayaan, karena pernikahan dapat dianggap sah salah satunya adalah dengan melibatkan wali. Yang dimaksud dengan wali disini adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam pelaksanaan akad nikah. Dan ini berlaku untuk semua wanita, baik yang statusnya masih perawan maupun sudah janda.

Lantas bagaimana dengan adanya Wali Mujbir?, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Contoh kecilnya adalah Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, dalam persoalan hukum fiqh mereka berdua sering berpendapat dengan bertolak belakang, dan dalam persoalan yang akan penulis bahas ini pastinya pembaca yang budiman sudah mengetahui ulama mana yang memperbolehkan hak Ijbar dengan tanpa penulis uraikan panjang lebar. Namun yang menjadi pertanyaan dalam benak penulis saat ini ialah masih relevankah Wali Mujbir di era kontemporer ini? dan apakah bermaslahat apabila Waji Mujbir tetap diterapkan pada era ini melihat era yang serba instan, hanya dengan bermodal ibu jari sambil merebahankan badan kita sudah bisa tahu banyak hal tentang berita ter-update setiap harinya. Pertanyaan mendasar inilah yang akan penulis kupas dalam tulisan ini berdasarkan paradigma penulis, dan pastinya juga didukung dengan data-data primer yang akan penulis jadikan acuan dalam tulisan ini.

Berbicara hak ijbar, pastinya tidak lepas dari perbedaan pendapat antar Imam madzhab. Salah satunya dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Alangkah baiknya penulis mencantumkan pendapat Imam Syafi’i terlebih dahulu dalam persoalan Wali Mujbir, karena pendapat beliau lah yang paling banyak penulis kupas dalam tulisan ini. Bahwa Wali Mujbir ini berdasarkan perspektif Syafi’iyah, berhak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis maka boleh tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik masih kecil atau sudah dewasa. Sedangkan anak perempuannya yang sudah berstatus janda tidak berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw:

الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا

Artinya: “Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”. (Riwayat Muslim).

Pada hadis tersebut nampak jelas bahwa ayah menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa memberitahukan calon mempelainya harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuan tersebut, tujuannya tidak lain adalah sebagai bukti keabsahan pernikahan. Dengan demikian, – berdasarkan pendapat Imam Syafi’i –  suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria.

Oleh karena itu, poin besar adanya wali dalam pernikahan dapat berperan untuk melindungi kaum hawa dari kemungkinan terjadinya mafsadah di dalam kehidupan pernikahanya. Di samping itu, madzhab Syafi’i telah menetapkan salah satu rukun dalam pernikahan adalah harus adanya wali, sehingga kedudukan wali menjadi suatu keniscayaan apabila ingin menghendaki sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebagaimana wasiat Rasulullah Saw kepada umatnya di hari 82 sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau berkata: “Takutlah kamu kepada Allah mengenai perihal wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari peringatannya) dengan amanat Allah” (HR. Abu Hurairah). Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki derajat yang tinggi disisi Allah Swt. Sehingga wanita memiliki harkat dan martabat yang perlu dilindungi, karena wanita juga salah satu makhluk yang paling mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi penulis kurang sepakat apabila hak ijbar diterapkan di era sekarang, hal itu didasari karena perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat menjadikan wali mujbir itu seakan sudah tidak diperlukan lagi mengingat syarat-syarat dalam hak ijbar yang begitu ketat, disamping itu pula para kaum hawa bisa lebih leluasa dalam menentukan jodoh yang mereka idam-idamkan tanpa ada kekangan dan paksaan dari orang tua, karena pastinya mereka bisa dikatakan lincah atau lihai dalam mencari jodoh yang bisa memberikan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tanggah.

Lantas apa saja syarat-syarat dalam hak ijbar menurut pandangan ulama Syafi’iyyah?. Dalam kitab al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba’ah, (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2014) karya Syaikh al-Jaziri pada halaman 33 disebutkan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat pada dasarnya hak ijbar hanya berlaku untuk menikahkan perempuan yang masih kecil dan orang gila baik masih kecil atau dewasa. Sedangkan bagi perempuan yang telah dewasa dan perawan, maka wali boleh memaksanya menikah tanpa izin dan ridhanya, tetapi harus memenuhi tujuh syarat sebagai berikut:

1) Tidak ada pertentangan yang nampak antara wali dengan anak.

2) Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal. Hal ini bisa dilihat secara lahir dan batin dari orang yang ada di sekelilingnya.

3) Calon suami harus setara/sekufu.

4) Calon suami mampu memberikan mahar.

5) Menikahkan anaknya dengan mahar mitsli.

6) Mahar harus merupakan barang berharga di daerah setempat.

7) Mahar wajib dibayar kontan atau tunai.

Dari alasan inilah penulis beranggapan bahwa hak ijbar kurang cocok apabila diterapkan di era kontemporer seperti sekarang ini, toh juga meminta izin dan ridha kepada si anak merupakan anjuran dari Nabi Muhammad Saw, maka dari itu mengambil sesuatu yang mempunyai unsur maslahahnya paling unggul lebih di utamakan.

Dan ternyata KH. MA. Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul Dialog Problematika Umat, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 241-242. Justru sependapat dengan argumen Madzhab Hanafi dan pendukung Madzhab Hanbali yang tidak mengakui hak ijbar diterapkan pada anak perempuannya yang telah baligh secara mutlak, baik masih perawan maupun sudah janda. Argumen yang dibangun berdasarkan pendapat ini, jika dalam persoalan muamalah saja unsur kerelaan menjadi syarat keabsahan akad, pastinya hal yang sunnah juga jika berkaitan dengan masalah perkawinan, yang jauh lebih urgent.

Di samping itu, beliau menganalogikan dimana jika perempuan telah dewasa, berakal, dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, lantas bagaimana pada konteks akad nikah?, pastinya mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Menurut beliau, walaupun wali bukan syarat sah nikah (menurut Imam Abu Hanifah), tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu (setara) dengannya, maka wali memiliki hak I’tirad (mencegah pernikahan). Karena bagi Kiai Sahal kesetaraan itu merupakan hak anak dan orang tua seperti apa yang disinggung dalam kitab Fath al-Mu’in.

Dalam persoalan Wali Mujbir, Kiai Sahal berpendapat bahwa, apabila orang tua memaksa anak perempuannya untuk dijodohkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, maka ia berhak menolak perjodohan tersebut, begitu pula sebaliknya, orang tua berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Tetapi jika seorang perempuan memiliki hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak atau dalam istilah fiqh nya al-‘adhul.  Maksud dari setara atau dalam bahasa arabnya al-kafa’ah ialah sederajat atau setingkat dalam domain nasab dan status (agama, kemerdekaan, profesi). Jadi pada intinya hak ijbar yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara’, hanya diperkenankan apabila tidak dikhawatirkan menimbulkan akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung dalam kitab Bujairami Ala al-Iqna’ bahwa yang dimaksud “diperkenankan” pada perihal ijbar di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti pernikahan semacam itu sebaiknya tetap dihindari.

Menurut Kiai Sahal orang tua meminta persetujuan pada anaknya, selain dianggap baik dari sisi pengamatan Rasulullah Saw, juga ada dukungan dari kaidah fiqh yang berbunyi al-khuruj min al-khilaf mustahab, yang artinya keluar dari perselisihan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah sunnah. Karena bagi beliau persetujuan calon mempelai hendaknya mendapat perhatian sewajarnya.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami, Kiai Sahal lebih cenderung terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan pendukung Madzhab Hanbali yang tidak mengakui adanya hak ijbar oleh seorang wali. Alasannya, meskipun kesimpulan akhir dari beliau menggunakan term “mengkompromikan”, namun berdasarkan paradigma beliau walaupun syarat-syarat hak ijbar telah terpenuhi semua seperti apa yang dikemukakan oleh golongan Syafi’iyah, pernikahan yang semacam itu menurut beliau sebaiknya dihindari. Benang merah munculnya ketidak sepakatan Kiai Sahal dengan Imam Syafi’i tidak lain adalah metodologi yang digunakan, dimana Imam Syafi’i lebih memprioritaskan qiyas dan masalikul ‘illat dalam berijtihad dan mengesampingkan aspek maslahahnya. berbeda dengan Kiai Sahal, yang mana beliau sering menjadikan maslahah sebagai acuan syari’ah meskipun tetap mengikuti koridor ushul fiqh, tradisi Nabi, praktek sahabat dan para fuqaha’. Hal ini menandakan bahwa dalam proses istinbath hukum, Kiai Sahal selalu memperhatikan sikap proporsional. Dengan kata lain beliau tidak hanya mengikuti arus modernitas liberal semata, namun juga tetap berada dalam frame kewahyuan.

Ada perkataan dari Kiai Sahal, “Dalam konteks ini pula (hak ijbar) maka kriteria mu’tabar yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab madzhab empat, sebetulnya tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad. Mengapa demikian? Sebab kriteria mu’tabar dan gairu mu’tabar berarti di situ ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah “al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad” di atas”. Tujuan beliau adalah guna menghindari fanatisme bermadzhab. Prinsipnya, mana yang “reasonable” dan “applicable” bisa digunakan. Inilah yang selalu dijadikan pedoman Kiai Sahal dalam menetapkan suatu persoalan hukum. Itulah mengapa dalam menjawab persoalan wali mujbir ini, Kiai Sahal tidak lepas dari mencantumkan beberapa pendapat para ulama yang notabene pendapat-pendapat yang disampaikan berbeda dan bahkan kontradiktif.

#GeekTurats

Bibliografi

Al-jaziri,  Abdurrahman, al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba’ah, (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2014).

Mahfudh, MA. Sahal, Dialog Problematika Umat, (Surabaya: Khalista, 2011).

NB: pernah dipublikasi di website islamina.id https://islamina.id/meninjau-ulang-relevansi-wali-mujbir-di-era-kontemporer-1/